Subsidi Makin Menggembung, Menteri ESDM imbau hemat BBM

Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Arifin Tasrif mengimbau masyarakat untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) secara efisien guna mengurangi beban subsidi energi.

Selain itu, beban subsidi mengancam akan meningkat seiring harga minyak mentah dunia yang tetap tinggi hingga pertengahan tahun ini.

Selain itu, Arifin PT meminta Pertamina (Persero) meningkatkan tingkat keamanan dan jaringan logistik di setiap infrastruktur BBM untuk mengimbangi alokasi subsidi yang lebih luas tahun ini.

Seruan itu dilontarkan Arifin saat pemeriksaan sejumlah titik infrastruktur BBM di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPUBN) dan Depo Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Labuan Bajo, Jumat (24/6/2022). .

Baca juga: DPR usulkan tambahan kuota BBM bersubsidi hingga 17,5 juta kiloliter Dalam peninjauan itu, Arifin didampingi Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

Agenda tersebut juga merupakan kelanjutan dari keterjangkauan akses energi bagi masyarakat, yang merupakan hasil dari ‘2. Kelompok Kerja Transisi Energi (ETWG)”.

Arifin meminta Pertamina mengantisipasi ketersediaan BBM di tengah potensi lonjakan permintaan BBM karena Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi wisata prioritas pemerintah.

“Kita harus berharap kawasan ini akan banyak dikunjungi wisatawan. Tentu kebutuhan avtur dan BBM akan meningkat,” kata Arifin dalam siaran pers, Jumat (24/6/2022).

Beban Subsidi Makin Besar, Pertamina Sudah Salurkan 20,4 juta KL BBM Bersubsidi.

Ia berharap penataan operasional dan logistik dapat meningkatkan efisiensi alokasi anggaran subsidi di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia yang relatif tajam pada pertengahan tahun ini.

“Saat ini harga minyak dunia sudah berada di atas 100 hingga 120 dolar AS per barel. Harga keekonomian BBM RON 90 dan RON 92 rata-rata di atas Rp 30.000. Ini harus kita antisipasi karena krisis energi tidak bisa diprediksi berakhir tahun ini atau nanti,” ujarnya.

Beban subsidi yang lebih luas, kata dia, bermula dari kewajiban pemerintah untuk memberikan harga BBM yang tetap murah di masyarakat dan sudah melebar karena harga komoditas jauh di atas asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil Price (ICP) pada 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 90 bohong) hanya dijual Rp. 7.650, Pertamax (RON 92) kami jual seharga Rp. 12.500 . Jadi kita perlu mengingatkan masyarakat untuk menggunakan bahan bakar seefisien mungkin. Ini mempengaruhi (peningkatan) alokasi subsidi,” katanya.

Khusus untuk jasa penangkapan ikan, ia mengungkapkan ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi. Pemerintah pun menanggapi positif laporan tersebut.

Bagi Arifin, kebutuhan BBM untuk masyarakat harus diprioritaskan. Karena itu, pemerintah akan mempertimbangkan untuk menambah alokasi BBM. “Kalau nelayan butuh, pemerintah harus tanggap.

Hanya ada aturannya, bagaimana mekanisme pemberiannya, misalnya untuk nelayan yang kapalnya 3 [GT] gross tonnage,” ujarnya. Meski begitu, dia mengapresiasi kuatnya pengawasan ketat pendistribusian bersubsidi dan nonsubsidi di Nusa Tenggara Timur.

BBM

Selain itu, realisasi penyaluran bersubsidi di Nusa Tenggara Timur mencapai 44 persen hingga 19 Juni 2022. “Pendistribusiannya cukup bagus. Masyarakat cukup tertib. Kami berharap daerah perbatasan khususnya akan terpantau,” ujarnya.

Berdasarkan data PT Pertamina (Persero), realisasi pertalite di Nusa Tenggara Timur mencapai 152.829 kiloliter per 20 Juni 2022, sedangkan realisasi solar mencapai 65.646 kiloliter (KL).

Sebelumnya, PT Pertamina mendistribusikan minyak pemanas (BBM) bersubsidi Patra Niaga yang mencapai 20,4 juta KL atau 85 persen dari total konsumsi bahan bakar 24 juta kiloliter hingga Rabu (22/6/2022). Sisanya 3,6 juta kiloliter BBM akan dijual di segmen komersial.

“Konsumsi BBM porsi Pertalite atau pesanan dan solar bersubsidi pemerintah mencapai 85 persen dari total konsumsi BBM, sedangkan 15 persen lainnya merupakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Turbo, Dexlite dan Dex,” kata Pejabat Sementara (Pjs.)

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting melalui pesan singkat, Kamis (28/6/2022). Sementara itu, menurut Irto, konsumsi gas atau gas cair (LPG) 3 kilogram sudah mencapai 93 persen dari kuota yang ditetapkan tahun ini.

Sedangkan konsumsi elpiji non subsidi hanya mencapai 7 persen. Dia mengatakan, pada pertengahan tahun ini terjadi peningkatan signifikan konsumsi BBM bersubsidi dan LPG, sejalan dengan pemulihan aktivitas kota dan industri.

Sementara itu, rebound aktivitas masyarakat terjadi di tengah terganggunya pasokan energi global yang turut mendongkrak harga komoditas di dalam negeri.

Di sisi lain, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan kenaikan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari 17 juta menjadi 17,5 juta kiloliter untuk mencerminkan asumsi dasar sektor energi dan sumber daya alam di sektor energi dan sumber daya alam. rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN) Tahun Anggaran 2023.

Baca terus selengkapnya di semangatbisnis.com

Leave a Comment